Papua No. 1 News Portal | Jubi
SETELAH Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan pernyataan bahwa Papua Selatan paling siap menjadi provinsi, beragam pandangan dan pendapat mulai bermunculan.
Berbagai kalangan angkat bicara mulai dari pemerintah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, tokoh agama, para intelektual, hingga mahasiswa-mahasiswi dari empat kabupaten di Selatan Papua.
Pro-kontra bermunculan. Lima kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, serta Pegunungan Bintang menggelar deklarasi dengan menyatakan pembentukan Provinsi Papua Selatan agar segera direalisasikan.
Hal itu ditandai penyampaian aspirasi oleh kelima bupati yakni Bupati Merauke, Frederikus Gebze, Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, Bupati Mappi, Christosimus Agawemu, Bupati Asmat, Elysa Kambu, serta Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka.
Penyampaian aspirasi dan deklarasi tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Merauke dua bulan lalu. Secara umum, kelima bupati menyatakan suara yang disampaikan ini adalah aspirasi murni dari masyarakat mendukung pembentukan PPS.
Loading...
Bupati Merauke, Frederikus Gebze, menegaskan pro-kontra tentang pemekaran PPS adalah hal biasa. Namun umumnya masyarakat menginginkan dan mengharapkan pembentukan provinsi segera diwujudnyatakan.
“Saya ingin tegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah untuk masyarakat terutama orang asli Papua. Ini perlu saya sampaikan agar semua orang memahami dengan baik,” pintanya.
Dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan, lanjut Bupati Freddy, tidak lain untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di kampung-kampung yang selama ini belum dapat dijangkau.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Benjamin Latumahina, merespons positif apa yang telah disampaikan Mendagri untuk Papua Selatan yang paling siap untuk dimekarkan.
“Bagi saya, ini sangat positif karena pemerintah pusat melihat bahwa Selatan Papua paling siap. Dengan demikian, kita harus menyambutnya dengan baik. Lalu segera menyiapkan berbagai persyaratan tambahan guna pemekaran suatu wilayah,” katanya.
Pandangan berbeda disampaikan intelektual Marind, Harry Ndiken. Baginya, pemekaran Provinsi Papua Selatan adalah kepentingan elit politik semata.
“Masyarakat bawah (akar rumput) tidak menginginkan adanya pemekaran PPS. Karena tak akan memberikan dampak positif sama sekali terhadap orang asli Papua,” tegasnya.
Sebagai orang Marind, dirinya tidak menolak pembentukan PPS. Namun bukan sekarang. Masih butuh waktu panjang mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) OAP terlebih dahulu. Karena jumlahnya masih sangat minim.
Jika sampai pemekaran dipaksakan, sudah tentu OAP akan semakin termaginalkan dan dipastikan menjadi penonton di negerinya sendiri. Lalu dipastikan terjadi eksodus besar-besaran dari luar Papua untuk datang sekaligus bekerja di sini.
“Memang dari awal saya selalu bersuara lantang melakukan penolakan terhadap PPS. Karena faktanya bahwa OAP belum siap sama sekali. Lebih baik SDM disiapkan dulu sehingga begitu provinsi datang, mereka dapat diberdayakan di berbagai sektor baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Albert Mouywen. Secara kelembagaan, MRP menolak adanya pemekaran provinsi di Tanah Papua, termasuk di Selatan Papua.
“Kami sudah bertemu Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin, dan menyampaikan penolakan provinsi di Tanah Papua. Lalu Pak Wapres juga menjelaskan bahwa sampai sekarang tak ada pemekaran provinsi, karena moratorium belum dicabut,” katanya.
Dengan demikian, apa yang menjadi keinginan para elit di Papua untuk pemekaran sebaiknya diurungkan. Apalagi masyarakat juga menolak dengan tegas adanya pemekaran.
Perwakilan Mahasiswa di Selatan Papua, Lambertus A, dalam keterangan pers di Sekretariat Marga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beberapa waktu lalu yang dihadiri belasan mahasiswa menyatakan pemekaran PPS bukanlah keinginan dan harapan masyarakat.
“Itu hanya keinginan dari sejumlah elit yang haus akan kekuasaan. Mereka bersuara mengatasnamakan rakyat, tetapi justru rakyat melakukan penolakan dengan tegas,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya berharap elit tidak bersuara lantang membawa-bawa nama OAP hanya karena mengincar suatu jabatan atau kekuasaan ketika provinsi sudah hadir.
“Saya sudah melakukan konsolidasi dengan rekan-rekan mahasiswa di Selatan Papua mulai dari Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, hingga Pegunungan Bintang dan semuanya tak menginginkan adanya pemekaran PPS,” katanya. (*)
Editor: Yuliana Lantipo
"topik" - Google Berita
December 30, 2019 at 08:16AM
https://ift.tt/39oBgKM
Provinsi Papua Selatan, topik 'seksi' yang menjadi bahan diskusi - JUBI
"topik" - Google Berita
https://ift.tt/2kT8cXu
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Provinsi Papua Selatan, topik 'seksi' yang menjadi bahan diskusi - JUBI"
Post a Comment